Sungai Penuh, Jambi – SMAN 2 Sungai Penuh kini terjerat dalam kontroversi yang menyita perhatian publik terkait dugaan pungutan yang membebani siswa. Meskipun Kepala Sekolah, Syahdanur Gusmin, bersikeras membantah tuduhan tersebut, suara siswa yang tertekan semakin lantang.
Seorang siswa yang ingin identitasnya dirahasiakan mengungkapkan, "Kami terpaksa membayar komite sekolah tepat waktu, atau kami tidak akan mendapatkan nomor ujian. Ini jelas membuat kami stres." (20/3/) Pernyataan ini menyoroti kondisi yang dihadapi siswa, di mana ketidakpastian finansial mengancam kelanjutan pendidikan mereka.
Lebih lanjut, informasi yang beredar menunjukkan adanya pungutan uang perpisahan yang signifikan. Untuk siswa kelas 3 atau kelas 12, biaya yang dibebankan mencapai 230.000 rupiah per siswa, sementara siswa kelas 1 dan 2 harus membayar 75.000 rupiah per siswa. Angka-angka ini menimbulkan pertanyaan serius tentang transparansi dan keadilan dalam pengelolaan dana di sekolah.
Kepala Sekolah Gusmin berusaha membela diri dengan menyatakan bahwa semua dana dikelola sesuai peraturan. Namun, pernyataan ini tampak tidak sejalan dengan pengalaman siswa yang merasakan tekanan untuk memenuhi kewajiban finansial yang tidak jelas.
Kontroversi ini menjadi cerminan dari praktik yang perlu dievaluasi dalam sistem pendidikan. Masyarakat dan orang tua siswa harus berani menuntut kejelasan mengenai penggunaan dana dan memastikan bahwa hak siswa tidak terabaikan.
Dalam menghadapi situasi ini, penting bagi semua pihak untuk bersikap tegas dan transparan, demi menciptakan lingkungan pendidikan yang adil dan bebas dari dugaan pungutan yang merugikan siswa. Sekolah harus menjadi tempat yang mendukung, bukan menekan, agar pendidikan dapat berjalan dengan baik.
0 Comments